Polres Tasikmalaya Kota Gelar Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Hingga Tewas Sopir Angkutan Umum di Pasar Pancasila

Tasik Kota– Polres Tasikmalaya Kota  melakukan rekonstruksi kasus

Baca juga: Enam Mafia Tanah ini Palsukan Surat DJKN dan HGB, Negara Rugi Puluhan Milyar

penganiayaan  sopir angkutan umum Yaya (48) warga Kota Banjar hingga tewas, dengan pelaku sdr. Dian Tato alias Imam (34) dan Yanto (29)  di sekitar Pasar Pancasila Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Senin (29/01/2024).

Rekonstruksi kasus digelar sekitar pukul 10.00 WIB. Kedua Pelaku  yang merupakan warga Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dan saksi dihadirkan langsung saat rekonstruksi. 

Baca juga: Mantan Kades di Sukabumi Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa dan Banprov

Dalam rekonstruksi tersebut, polisi menggambarkan bagaimana pelaku melakukan serangan terhadap korban setelah terjadi percekcokan verbal dan  menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan penganiayaan dengan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka dan sempat dibawa ke Puskesmas hingga akhirnya dirujuk ke RSUD Kota Banjar dan  keesokan harinya korban meninggal dunia

 Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono melalui Kasat Reskrim AKP Fetrizal  mengatakan bahwa  rekonstruksi ini dilakukan reka adegan sebanyak 33 kali di 2 tempat berbeda.

Baca juga: Polri Siap Tindak Dugaan Permainan Karantina

"Rekonstruksi penganiayaan sopir angkutan umum hingga meninggal dunia, dilakukan di 2 tempat berbeda dengan 33 adegan, " ungkapnya

Sebelumnya, dua  pelaku  Imam dan Yanto telah diamankan dan  ditetapkan sebagai tersangka  Selasa (09/01) lalu.

Baca juga: Tolak Pembukaan Rekening PT Perseorangan, Ketua Umum JNI Minta Erick Tohir Evaluasi Pimpinan Bank Mandiri

"Diharapkan dengan dilakukannya rekonstruksi  polisi dapat mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat untuk mengungkap kejadian sebenarnya dan membawa pelaku ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, " jelasnya

Ia menambahkan, kedua pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 ke 3 dan atau pasal 351 ayat 3 KUH Pidana, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Baca juga: Ombudsman RI Temukan 5 Potensi Maladministrasi Dalam Tata Kelola Pupuk Bersubsidi